Kesetaraan gender di Indonesia dapat di lihat dari indeks pemberdayaan gender yang pada Tahun 202, berada pada angka 76,26. Sedangkan indeks pembangunan gender pada tahun yang sama mencapai 91,27. Walaupun terlihat tinggi, indeks pembangunan Gender (IPG) dalam kurun waktu 11 tahun hampir flat,
naik hanya 0,6 poin Angka tersebut menyajikan beberapa indikator.
Keterlibatan perempuan di parlemen yang mencapai 21,89 dan keterlibatan perempuan di bidang professional mencapai 49,99. Dalam diskusi virtual bertajuk “Accelerating Social Inclusion Through Women Empowerment” (6April 2022).
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan, bahwa kesetaraan gender di Indonesia saat ini belum terbentuk dengan baik, meskipun sudah ada perubahan dan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional.
Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada pada peringkat 107 dari 189 negara Dalam Gender Development Index (GDI) tahun 2020
yang diukur dari pendidikan dan kesehatan.
Dalam hal kekerasan seksual, dari data PPA Tahun 2022 (data real time per 20 Agustus 2022), terdapat 14.576 kasus kekerasan, dengan jumlah 13.456 menimpa perempuan.
Dari data tersebut, tercatat Jawa Timur dengan angka kasus tertinggi mencapai 1.139 dengan jumlah korban perempuan mencapai 1.051 sedang korban anak mencapai 715 diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Data dari Unit PPA Komnas Perempuan mencatat selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus.
Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi di tahun 2019 (Komnas Perempuan, Maret 2022). Ada beberapa jenis KBG terhadap perempuan yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terhadap
perempuan, KBGS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan POLRI, serta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Menyikapi fenomena di atas, di Hari Jadi ke 74, Polwan RI merespon melalui kegiatan seminar dengan maksud Melakukan refleksi kesetaraan gender di lingkungan Polri dan komunitas perempuan lainnya sebagai instrumen untuk
mendorong pengarusutamaan gender, menyiapkan wadah sosialisasi Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Polwan RI dan Organisasi Wanita umumnya dan menginisiasi Jaringan Wanita Penegak Hukum di Tingkat Kewilayahan.
Seminar ini ditujukan untuk Meningkatkan angka Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),tersosialisainya UU TPKS kepada
masyarakat melalui organisasi Wanita termasuk Polwan, dan sebagai tindak lanjut adalah terbentuknya jaringan Wanita Penegak Hukum di Tingkat Kewilayahan.
Hadir pada kesempatan ini Asisten Kapolri bidan SDM yang diwakili oleh Kepala Biro Pembinaan Karir, Keynote Speaker Menteri Luar Negeri RI, Gubernur Jawa Timur, Wakapolda Kalteng, Kriminolog dan Dokter Forensik yang juga berprofesi Polwan, Grafolog Deborah Dewi dan Budayawan Emha Ainun Najib, serta
diikuti oleh Peserta dengan total 250 peserta yang terdiri dari 100 Organisasi Wanita, Pusat Kajian Gender, Aparat Penegak Hukum, 100 Polwan yang hadir secara luring, dan Polwan seluruh Indonesia yang hadir secara daring.
