Dalam kurun waktu ke depan, lanjut Hadi, pihaknya mempersilahkan kepada OPD terkait. Untuk kemudian mempersiapkan administrasi-administrasi pencairan.
“Karena memang itu bagian dari persiapan untuk pelaksanaan. Tapi sudah saya tegaskan baik itu Dinas Sosial, Bagian Kesra ataupun yang lainnya bahwa kita mempunyai komitmen bersama bagaimana pelaksanaan Pilkada di Jember bisa berjalan dengan lancar, sukses dan kondusif,” ungkapnya.
Untuk mengawal penghentian penyaluran dana hibah dan bansos itu. Sekda Jember meminta bantuan Asisten II Pemkab setempat.
“Kami tidak ada maksud lain, tetapi ingin memastikan Pemkab Jember memiliki peran yang sama dan menegakkan netralitas penyelenggaraan Pilkada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi juga meminta OPD terkait untuk mendengar dari pihak legislatif. Yakni DPRD yang nantinya juga akan menuangkan aspirasi dalam pelaksanaan persiapan jelang Pilkada ini.
“Kemudian dari sisi yang lain, kita juga mendengar beberapa aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan DPRD, mungkin ada pansus dan sebagainya, maka kami sebagai yang nanti akan diundang. Kami akan taat asas itu dan akan menghormati keputusan yang sudah ditetapkan kawan-kawan DPRD,” paparnya.
“Semua ujungnya sama, ingin pemerintahan ini tetap berjalan dengan efektif dan terbuka, kemudian dalam masa Pilkada ini bisa dipastikan akan berjalan baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang bersifat kecurangan dalam proses-proses pelaksanaannya” imbuh Hadi.
Hadi menambahkan, untuk insentif guru ngaji di Kabupaten Jember. Juga akan akan dicairkan setelah Pilkada 2024 selesai dilaksanakan.
“Untuk guru ngaji, ada Hibah juga dan itu honor yang mereka terima. Tapi intinya bahwa untuk hibah, bansos, dan program yang berbasis kemasyarakatan, sama. Itu akan dicairkan bulan Desember mendatang,” tandasnya.///////
