Jember, seblang.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Hadi Sasmito menggelar rapat bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya, Dinas Sosial, Bagian Kesra, Cipta Karya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan.
Dalam rapat tersebut, ia membahas program pemerintah yang berbasis kemasyarakatan. Seperti dana hibah, bantuan sosial (Bansos), maupun insentif guru ngaji.
Sementara waktu program- program itu dihentikan selama Pilkada 2024 berlangsung. Hal itu dilakukan, untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Jember.
Namun demikian, program tersebut bukan berarti ditiadakan. Akan tetapi, masih akan tetap dilaksanakan setelah Pilkada selesai, yakni pada bulan Desember 2024.
“Ini menjadi bagian komitmen syarat regulasi. Kita tidak bermaksud lain, tapi kita ingin menunjukkan bahwa dalam birokrasi, pemerintahan daerah juga punya peran yang sama, dalam rangka menegakkan netralitas ASN didalam penyelenggaraan Pemilukada 2024,” ucap Hadi Sasmito, saat dikonfirmasi diruangannya, Selasa (15/10/2024).
“Jadi arahan saya kepada para OPD adalah, program-program yang berbasis kemasyarakatan dituntut untuk dihentikan sementara. Tujuannya adalah, memastikan bahwa apa yang diprogramkan itu pelaksanaannya sesuai regulasi,” sambungnya menjelaskan.
Hadi mengatakan, program kemasyarakatan yang dimaksud yakni berkaitan dengan anggaran bansos maupun penyaluran dana hibah.
“Ada garis-garis yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah, tentunya kita punya pemerintah atasan baik itu Kemendagri, Bawaslu dan KPK.
“Tentunya mereka sudah memberikan arahan kepada kami bahwa yang berkaitan dengan progam-program yang berbabis bansos dan juga kepada masyarakat itu ditunda sementara waktu dan itu bisa dicairkan setelah Pilkada,” paparnya.
