Terkait penyediaan seragam, Suratno menegaskan kebijakan pemerintah memberi kebebasan siswa membeli di manapun. Namun koperasi sekolah tetap diperbolehkan menjual seragam secara sah apabila telah berbadan hukum.
Ia menjelaskan, data keberadaan koperasi sekolah sejauh ini tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. Meski demikian, prinsipnya setiap sekolah memiliki koperasi yang melayani kebutuhan warga sekolah, baik siswa maupun guru.
“Dinas Pendidikan berfokus pada pembelajaran literasi keuangan melalui koperasi sekolah. Sedangkan pembinaan teknis dan pengawasan lebih lanjut menjadi peran Dinas Koperasi. Kami akan memperkuat kerja sama dalam hal ini,” tegas Suratno.
