Lebih lanjut kata Hendy, dirinya bersama Gus Firjaun hanyalah sebagai pejabat kepala daerah yang kewajiban maupun esensinya hanya sebagai pelayan masyarakat.
“Maka kepada teman-teman, mohon bantuannya, mari kita layani masyarakat Jember sebaik-baiknya,” katanya.
“Jember sedang berpesta (ibaratnya dalam momen Pilkada saat ini), Jember sedang bersenang-senang dengan biaya cukup tinggi. Rp 80 miliar lebih. Itu adalah biaya pilkada dalam rangka menegakkan konstitusi di negeri yang kita cintai ini,” sambungnya.
Tiga poin yang disampaikan olehnya itu adalah sebuah pengingat bagi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Maka saya dan Gus Firjaun tentunya punya kewajiban untuk mengingatkan kawan-kawan dan melayani sebaik-baiknya. Tentunya kami bersama kawan-kawan Forkopimda ataupun KPU dan Bawaslu bersama-sama melayani dengan baik,” ujarnya.
Lebih jauh Hendy juga menyampaikan, setelah dirinya kembali menjabat sebagai kepala daerah definitif. Untuk menyelesaikan masa jabatannya hingga awal 2025 nanti.
Hendy juga meminta kepada jajaran OPD, untuk merealisasikan hak masyarakat.
“Pertama, insentif guru ngaji dan bansos. Itu kita tahan dulu, karena sudah ada surat edaran dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri sampai tanggal 27 November. Nanti setelah 27 November, Insyaallah tanggal 28 segera kita realisasikan karena itu hak rakyat,” katanya.
“Kalau hak masyarakat ini tertunda dan tidak diberikan, untuk apa jadi bupati. Kami ingin melayani masyarakat,” pungkasnya.////////
