Banyuwangi, seblang.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) untuk membahas kelancaran distribusi logistik, Rabu (28/1/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, S.E., tersebut dihadiri perwakilan ASDP Ketapang, KSOP, BPTD, GAPASDAP, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta para sopir logistik.
Dalam forum itu, Ketua ASLI Slamet Barokah menyampaikan keluhan utama terkait antrean panjang penyeberangan logistik, khususnya pada rute Tanjungwangi–Gili Mas dan Jangkar–Lembar yang disebut mencapai empat hingga lima hari.
“Kondisi ini baru terjadi di bulan Januari. Sebelumnya masih relatif lancar. Kalau kami diam, kami merasa dirugikan,” ujarnya.
ASLI meminta agar ASDP, KSOP, Pelindo, ALP, dan kepolisian dapat mengawal stabilitas jumlah kapal yang beroperasi agar antrean panjang tidak terulang.
“Kami meminta KSOP, Pelindo, ALP, dan kepolisian mengawal stabilitas jumlah kapal yang beroperasi agar tidak terjadi lagi antrean panjang,” imbuhnya.
Selain itu, ASLI juga menyoroti ketepatan jadwal keberangkatan kapal yang dinilai kerap tidak sesuai, sehingga berdampak pada sanksi dari perusahaan terhadap para sopir.
Slamet juga menyinggung persoalan jaminan asuransi jiwa dan barang, serta pentingnya informasi yang jelas, tepat, dan akurat apabila terjadi kecelakaan di dalam kapal. Menurutnya, ketidakjelasan informasi sering memicu persoalan di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara instansi pelabuhan dan asosiasi sopir logistik.
“Intinya mereka mengharapkan tersambungnya komunikasi. DPRD hadir untuk menjembatani dan mendorong komunikasi yang lebih baik antara ASDP, KSOP, Pelindo, dan asosiasi sopir,” katanya.
Ia juga menyoroti aspirasi pembukaan kembali jalur Ketapang–Lembar yang dinilai lebih murah dan mampu mengurai kepadatan dibandingkan rute Jangkar–Lembar. Namun, pihak ASDP menyatakan jalur tersebut saat ini belum dapat dibuka kembali.
Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi, I Putu Gede Widiana, menjelaskan bahwa operasional penyeberangan Ketapang–Gilimanuk saat ini dalam kondisi normal dengan layanan 28 kapal, dan akan ditingkatkan menjadi 30 hingga 32 kapal saat kondisi padat hingga sangat padat.
Terkait pembukaan kembali rute Ketapang–Lembar, ASDP menyebut hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, dermaga yang sebelumnya digunakan untuk rute tersebut kini diprioritaskan bagi penyeberangan Ketapang–Gilimanuk seiring meningkatnya arus penyeberangan Jawa–Bali.
“Jika dibuka kembali, tentu akan mengurangi kapasitas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Keputusan ini ada di pemerintah pusat dan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas,” jelasnya.
DPRD Banyuwangi menegaskan akan terus mendukung dan mengawal aspirasi para sopir logistik, mengingat kelancaran distribusi logistik berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat Banyuwangi.////////////
