“Kita insan PU harus mawas diri. Mengendalikan tata guna lahan, konservasi wilayah, area tangkapan air buffer zone, hingga perizinan melalui KPPR adalah bagian dari layanan kita. Semua ini harus benar-benar kita cermati agar tidak menimbulkan mara bahaya di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan banjir tidak cukup mengandalkan tanggul atau infrastruktur fisik, melainkan juga perubahan serius dalam tata kelola ruang.
“Ini tanggung jawab bersama—pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hutan kita kadang ada yang legal, ada yang ilegal, ada pembalakan. Kita harus bersama-sama menjaga daerah,” kata Guntur.
Guntur juga menyinggung persoalan lokal di Banyuwangi, terutama alih fungsi lahan seperti di kawasan Perkebunan Kalibendo yang kini mendapat perhatian khusus.
“Iu menjadi perhatian kita. Daerah penyangga harus segera kita kembalikan seperti semula dengan konservasi dan pemulihan foresterinya,” jelasnya./////////
