Banyuwangi, seblang.com – Koordinator Forum Anti Korupsi, M. Helmi Rosyadi, menyerukan kritik keras terhadap Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Menurut Helmi, ketidakseriusan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi membuat Banyuwangi terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketimpangan.
“Selama korupsi tidak diberantas dan hukum tumpul ke atas, rakyat Banyuwangi akan terus menjadi korban. Korupsi ini merampas masa depan kita semua,” tegas Helmi dalam aksi yang digelar di depan kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Selasa (9/12/2025).
Helmi menyebut sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Banyuwangi berhenti tanpa kejelasan. Ia menyoroti kasus tersangka NH yang dihentikan melalui SP3 sebelum akhirnya dibatalkan oleh pengadilan melalui gugatan citizen law suit.
“Pengadilan sudah membatalkan SP3. Sudah jelas Kejaksaan wajib melanjutkan proses hukum. Mengapa justru berhenti? Jangan sampai tersangka korupsi diberi impunitas,” tegasnya.
Ia juga membeberkan sederet perkara yang dinilai mandek, seperti dugaan kegiatan fiktif di Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta dugaan korupsi pada pelayaran Banyuwangi Sejati. Kapal milik daerah itu kini mangkrak dan potensi pendapatan daerah hilang tanpa ada penjelasan resmi. “Kasus pelayaran itu dilaporkan sejak 10 tahun lalu. Sampai hari ini sunyi. Ini bukti lemahnya keberanian aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Helmi turut menyoroti penggunaan hibah APBD untuk Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Ia menilai lembaga penegak hukum yang memiliki anggaran sendiri tidak semestinya dibiayai APBD karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Bagaimana bisa independen kalau memakai uang rakyat daerah? Ini tidak sehat bagi penegakan hukum,” tambahnya.
