Elektronifikasi Transaksi dievaluasi laporannya tiap 3 bulan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dan sebagai puncak setiap akhir tahun diadakan Championship ETPD, dan untuk Kota Blitar saat ini masih menduduki rangking 24 dengan skor masih 82 persen.
“Saya berharap transaksi pemerintah daerah ini bisa dilakukan dengan non tunai, kalau itu sudah dilakukan oleh semua OPD maka tingkat percepatan akuntabilitasnya saya yakin semakin bagus, dengan target harus hampir 100 persen,” imbuhnya.
Terakhir Santoso menambahkan, ini upaya yang bisa dilakukan untuk membantu menciptakan pemerintahan yang countable_yang berbasis IT, yang mampu memanfaatkan kemajuan di bidang elektronik guna menyelesaikan transaksi-transaksi di pemerintah daerah yang bersifat transaksi non tunai, tandasnya.
Untuk informasi, rapat evaluasi pelaksanaan ETPD dihadiri Sekda kota Blitar Priyo Suhartono, para Asisten , Staf ahli, juga Kepala BPKAD Widodo, serta dari OPD terkait dilingkup Pemerintah Kota Blitar. (adv/komf/dip)
