Sanusi mengungkapkan karena kemarin pelaksanaan program UHC tergesa gesa salah kaprah dan menyalahi aturan tentang keuangan APBD Kabupaten Malang akhirnya Kepala Dinas Kesehatan dikenai sanksi indisipliner.
“Karena kemarin (2023) tergesa gesa dan salah kaprah dan Kepala Dinasnya menyalahi aturan tentang penggunaan keuangan APBD Kabupaten Malang sehingga terpaksa kena tindakan indisipliner,” tegasnya.
Sanusi menegaskan kembali bahwa UHC itu tetap jalan namun begitu kedepannya akan mendorong masyarakat yang mampu untuk ikut menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri, apabila semua dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Malang tidak akan mampu.
“UHC di Kabupaten Malang tetap jalan namun ke depannya kami akan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri,” tandas Paslon nomor urut 1 ini.
Dirinya berharap masyarakat kabupaten Malang paham tentang program UHC dan tidak dipolitisasi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Supaya masyarakat paham tidak digoreng oleh orang yang gak paham apalagi dibawa ke politik, nomor 2 goreng goreng BPJS soale onok dokter e dek kono (karena ada dokternya di sana),” pungkas Abah Sanusi.
