“Risiko terbesar muncul ketika manusia menjadi malas berpikir, kehilangan daya analisis, dan menerima informasi dari AI secara mentah tanpa verifikasi serta kebijaksanaan,” jelas Founder Rumah Perubahan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa era kuantum turut menggeser cara masyarakat memaknai kebenaran. Informasi menjadi sangat bergantung pada konteks, sehingga kebijakan publik dituntut mampu memahami realitas lapangan yang beragam. Di sisi lain, keterhubungan digital meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi.
“ASN harus bijak menggunakan teknologi agar tidak melanggar ruang personal masyarakat,” imbuhnya.
Rhenald menekankan bahwa birokrasi masa depan harus berani berinovasi dan berkolaborasi, tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Saya rasa birokrasi masa depan harus lincah, kolaboratif, dan berani melakukan terobosan,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai materi yang disampaikan Prof. Rhenald sejalan dengan upaya transformasi digital yang terus dilakukan Banyuwangi dalam menjawab tantangan pemerintahan ke depan.
“Kita tidak boleh menghindar dari perubahan. Kita harus menghadapinya bersama-sama untuk membangun Banyuwangi ke depan,” kata Ipuk.
Selain ASN Banyuwangi, kegiatan capacity building tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama. (*)
