Malang, seblang.com – Pemerintah pusat terus mempercepat reformasi sistem bantuan sosial melalui penguatan akurasi data kesejahteraan masyarakat. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan digitalisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bansos tepat sasaran sekaligus meminimalkan kesalahan data penerima di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Malang.
Dalam kunjungan kerja pada Senin (30/3/2026), pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut melakukan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta berdialog langsung dengan para camat dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dialog ini bertujuan menyerap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kendala pemutakhiran data hingga kesulitan masyarakat dalam mengakses sistem digital bantuan sosial.
Gus Ipul menegaskan, selama satu tahun terakhir Kementerian Sosial fokus melakukan konsolidasi dan sinkronisasi data bersama pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan semakin valid dan akurat melalui pembaruan berkala.
“Selama satu tahun terakhir ini kita benar-benar melakukan konsolidasi data bersama daerah. Hari ini saya berada di Kabupaten Malang bersama BPJS, kepala desa, serta operator desa untuk menghadirkan data yang lebih akurat melalui pemutakhiran secara berkala,” ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Malang termasuk daerah yang memiliki kesiapan cukup baik dalam mendukung pembaruan data bansos. Kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, hingga pendamping sosial dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan validitas data kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah Kabupaten Malang termasuk yang sudah merintis upaya menghadirkan data yang akurat. Tinggal bagaimana integrasi dengan strategi pemerintah pusat dapat berjalan optimal,” imbuhnya.
Program digitalisasi bansos sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini diperluas ke 40 kabupaten/kota di Indonesia. Jika terbukti efektif, sistem tersebut akan diterapkan secara nasional sebagai standar baru penyaluran bantuan sosial.
“Digitalisasi bansos ini untuk membuat penyaluran lebih presisi sehingga bantuan semakin tepat sasaran. Masyarakat nantinya juga dapat mengusulkan maupun menyanggah data apabila terdapat ketidaksesuaian,” jelasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, Gus Ipul mengakui tingkat kesalahan data pada sistem lama masih cukup tinggi. Namun, melalui integrasi DTKS dan digitalisasi sistem, tingkat error terus ditekan hingga ditargetkan berada di bawah 5 persen.
“Data lama setelah diverifikasi di lapangan memang masih memiliki tingkat error cukup tinggi. Tetapi melalui DTKS, error terus berkurang, dan dengan digitalisasi diharapkan turun hingga di bawah 5 persen,” tegasnya.
Dalam implementasi program tersebut, peran pemerintah desa serta pendamping PKH dinilai sangat krusial sebagai ujung tombak dalam mendampingi masyarakat mengakses aplikasi digital bantuan sosial.
“Pendamping PKH dan petugas desa memiliki peran strategis karena menjadi agen yang membantu masyarakat mengoperasikan aplikasi,” ungkapnya.
Dari hasil uji coba di Banyuwangi, baru sekitar 10 persen masyarakat yang mampu mengakses sistem secara mandiri, sementara sebagian besar masih memerlukan pendampingan. Oleh karena itu, sosialisasi berkelanjutan dinilai penting agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem digital.
Melalui penerapan DTSEN dan digitalisasi bansos, pemerintah berharap kualitas data kesejahteraan masyarakat semakin akurat sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.///////
