Surabaya, seblang.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal tahun 2026 melalui percepatan vaksinasi massal sebagai langkah pengendalian sekaligus perlindungan populasi ternak.
Gubernur Khofifah menegaskan percepatan vaksinasi PMK menjadi langkah strategis mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Karena itu, perlindungan populasi ternak menjadi prioritas utama demi menjaga keberlangsungan ekonomi peternak rakyat.
“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah, Kamis (29/1/2026).
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menetapkan pelaksanaan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang digelar pada 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan penyuntikan vaksin pada ternak milik masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim mulai mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin PMK tahap I ke 38 kabupaten/kota. Distribusi ini menjadi bagian dari rangkaian vaksinasi PMK yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.
Vaksin tahap pertama tersebut disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di masing-masing daerah untuk segera digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
“Ini langkah antisipasi untuk melindungi populasi ternak di Jatim. Distribusi vaksin skala besar mulai dilaksanakan hari ini,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Untuk tahun 2026, Kementan telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Tahun ini dialokasikan 1.510.000 dosis vaksin PMK untuk Jawa Timur,” tambah Khofifah.
Selain vaksinasi serentak, upaya pengendalian PMK juga dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi kepada peternak. Petugas kesehatan hewan juga disiagakan di pasar-pasar hewan untuk memastikan tidak ada ternak sakit yang diperjualbelikan.
“Penutupan sementara pasar hewan akan diterapkan khusus di wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau zona merah,” tegasnya.
Sebagai langkah preventif tambahan, Pemprov Jatim akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri. Unsur kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam monitoring serta pendampingan peternak.
“Penanganan PMK tidak bisa setengah-setengah. Kami bergerak bersama dan bersinergi lintas sektor agar pengendalian PMK berjalan cepat, terpadu, dan efektif,” ungkapnya.
Di akhir, Gubernur Khofifah mengimbau seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus PMK serta meminta peternak bersikap proaktif dan kooperatif saat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan ternak dilakukan.
“Kami mengimbau bupati/wali kota dan para peternak untuk disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak agar penyebaran PMK dapat ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya. (*/ady)
