“Ilmuwan hewan atau peternakan berbeda dengan dunia pendidikan, artinya mereka memiliki keilmuan di bidang sarjana hewan, kalau sarjana hewan memimpin para sarjana-sarjana pendidikan, ini akan mengalami kehancuran, makanya kami mendesak Kepada Bupati Blitar agar segera menarik kembali SK penempatan jabatan untuk kepala dinas yang baru,” ungkapnya.
Di dalam agama pun sebenarnya juga sudah diingatkan jangan memberikan tugas dan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya karena akan berakibat sebuah kehancuran, imbuh Joko GPI.
Lebih lanjut, Joko juga mengatakan, bukan kali pertama dan bahkan berkali-kali mengkritik pemerintah daerah soal birokrasi hingga melakukan aksi demo unjuk rasa namun tetap saja hasilnya tidak sesuai, apalagi menjelang tahun politik 2024.
“Kami kuatir penempatan pejabat baru di Dinas Pendidikan ini digunakan untuk agenda kepentingan politik 2024 jadi kami menduga adanya itu, makanya kami tidak ingin dunia pendidikan itu dicampuri dengan urusan-urusan politik. tapi kami akan tetap berjuang….!!!” pungkasnya.
