“Kursi dan bangku di sekolah kami sudah banyak yang keropos. Mohon mendapat perhatian. Selain itu, kami juga siap mengabdi untuk Banyuwangi dengan keterampilan yang kami miliki,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ipuk meminta kondisi tersebut kembali dicek. Ia juga menyebut dukungan sarana dan prasarana dapat diberikan melalui skema yang tersedia.
“Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” kata Ipuk.
Aspirasi lainnya datang dari Nining, Ketua Paguyuban Orang Tua SDN 5 Tapanrejo, Kecamatan Muncar. Ia menyampaikan kondisi sekolah yang berada cukup jauh dari permukiman serta adanya sejumlah kejadian pencurian.
Forum juga menjadi ruang bagi orang tua siswa penyandang disabilitas untuk membicarakan masa depan anak setelah menyelesaikan pendidikan.
Didik, salah satu orang tua, menceritakan perjalanan pendidikan putrinya yang mendapat dukungan dari guru sejak jenjang SMP hingga melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Glagah. Ia kemudian mempertanyakan peluang bagi anaknya untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus SMA.
Ipuk meminta orang tua tidak kehilangan optimisme. Pemkab Banyuwangi, kata dia, telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun program magang di sejumlah instansi.
“Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi,” ujarnya.
Bagi Pemkab Banyuwangi, pendidikan menjadi salah satu fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus bagian dari upaya menekan angka kemiskinan.
Forum Gesah Ambi Bupati menjadi ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Sesi kedua ini melanjutkan forum sebelumnya yang digelar pada pertengahan Agustus 2026 dengan mengangkat persoalan pertanian.
Masukan dari masyarakat dalam forum tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Pemkab Banyuwangi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan program, termasuk melalui perangkat daerah terkait.
“Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkas Ipuk. (*)
