“Sebelas prioritas ini diharapkan mampu mendukung pencapaian target yang kita tetapkan,” ujar Ipuk.
Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, lanjut Ipuk, Banyuwangi menargetkan bisa mencapai zero per sent pada 2024. “Kemiskinan ekstrem kita di tahun 2022 berada di angka 0,99 persen. Di antaranya, di Kalibaru, Kabat, dan Kalipuro. Tahun depan kita targetkan tuntas,” ujar Ipuk.
Terkait infrastruktur, tahun ini pemkab membangun 62 titik jalan poros antar kecamatan, sepanjang 222,1 km.
“Tahun depan akan terus ditingkatkan, diprioritaskan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan distribusi logistik. Saya minta kepada dinas terkait untuk memproses pekerjaan dengan lebih cepat. Speed-nya ditingkatkan dua kali lipat,” ujarnya.
Ipuk juga mendorong peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan yang paripurna akan mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Ipuk menambahkan, fokus kinerja tersebut akan tercapai dengan semangat kolaborasi dan inovasi semua pihak.
“Tangan pemerintah saja tidak akan cukup untuk menangani. Diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak. Baik dari eksekutif, legislatif maupun stakeholder lainnya,” tegas Ipuk.
Musrenbang dihadiri Pemprov Jatim yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus, juga sejumlah ormas, PKK, akademisi dan instansi vertikal dan seluruh OPD dan perangkat desa. (*)
