Banyuwangi, seblang.com – “Kalau menurut saya seharusnya pemilihan kepala desa (Pilkades) lebih baik ditiadakan karena dampak negatif atau mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.”
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, H.Basir menanggapi kekhawatiran pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi yang potensi berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Lebih baik Undang-undang (UU)- nya dirubah.atau diganti ke Aparatur Sipil Negara (ASN) atau kepala desa (Kades)-nya di tunjuk langsung oleh pemerintah. Atau dengan cara pemerintah membuat lembaga khusus membimbing para calon yang akan dipilih menjadi Kades,” jelas H Basir kepada wartawan media pada Kamis (01/06/2023).
Menurut Ketua DPC PPP Banyuwangi itu, dalam pelaksanaan pilkades disinyalir banyak partai politik (Parpol) yang ikut bermain sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan menjadi tambah komplek.
Bahkan ada dugaan dalam setiap pilkades ada pemodal kuat yang mampu memenangkan salahsatu calon kepala desa. Sehingga mengakibatkan pendukung calon yang kalah melakukan tindakan anarkhis bahkan sampai mengakibatkan jatuh korban jiwa, tambahnya.
H Basir mencontohkan kasus besar di Madura yang menyebabkan permusuhan gara-gara Pilkades sampai 7 turunan.”Di Banyuwangi ini sebagian wilayah banyak masyarakat Madura sehingga belum terlambat apabila pemerintah melakukan kajian ulang pelaksanaan pilkades serentak yang berdekatan dengan Pemilu. Banyuwangi nantinya akan menjadi percontohan nasional apabila mengadakan pendidikan bagi calon Kades agar nantinya mampu memimpin desanya sesuai dengan regulasi,” imbuh H Basir.
