“Data penerima Rastrada perlu diperbarui secara berkala karena bantuan ini sangat dinantikan warga kurang mampu,” katanya.
Selanjutnya, fraksi menyoroti rencana pengembangan Sirkuit Sentul, termasuk proyeksi dan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Fraksi juga meminta kejelasan arah kebijakan terhadap Bank Arta Praja dan Perusahaan Daerah Air Minum, mengingat peran strategis keduanya dalam pelayanan publik.
Terkait kebersihan dan ketenagakerjaan, fraksi mempertanyakan rencana pengurangan tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Blitar. Dedik menyampaikan bahwa kondisi kebersihan kota saat ini saja masih belum maksimal, sehingga rencana pengurangan tenaga perlu dipertimbangkan dengan matang.
Selain itu, fraksi membahas persoalan aset daerah seperti pembebasan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penyelesaian penambahan tanah makam di salah satu kelurahan di Kota Blitar.
Menutup pandangan umum pada rapat paripurna DPRD Kota Blitar, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas dalam APBD 2026.
“Dengan adanya efisiensi anggaran dari pusat, kami berharap Pemkot Blitar tetap mampu menjalankan program dan janji politik secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/setwan)
