Kota Blitar, seblang.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kota Blitar menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam pandangan umum terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (17/11/2025) melalui juru bicara Dedik Hendarwanto, fraksi mengulas berbagai isu penting yang mencakup pendapatan daerah, layanan publik, hingga pembangunan dan aset daerah.
Dedik menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penurunan dana transfer yang akan diterima Kota Blitar pada tahun mendatang. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pendapatan dan keberlanjutan program prioritas.
“Dengan adanya penurunan dana transfer, kami mempertanyakan langkah strategis pemerintah ke depan dalam memastikan pendapatan daerah tetap optimal,” ujarnya.
Fraksi PDI-P juga meminta agar penyusunan program tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi setiap OPD, sehingga perumusan kebijakan lebih terarah dan efektif.
Pada sektor layanan publik, fraksi menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah. Pertama, mengenai kesiapan pelaksanaan program bimbingan belajar (bimbel), termasuk kajian dan analisis efektivitasnya. Kedua, fraksi mengulas pelaksanaan program RT Keren, yang dinilai belum berjalan maksimal meski telah digulirkan dengan alokasi Rp50 juta per RT.
Di bidang kesehatan, fraksi meminta penjelasan terkait perkembangan pelayanan Rumah Sakit Daerah yang didukung skema Universal Health Coverage (UHC). Dedik menilai informasi mengenai kualitas layanan dan keberlanjutan pembiayaan penting disampaikan secara terbuka kepada publik.
Pada sektor bantuan sosial, fraksi menyinggung keberadaan program Rastrada, termasuk pembaruan data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
