-
Mendesak Pemkab Malang untuk menghentikan sementara dapur MBG yang belum memiliki SLHS dan SPPG.
-
Mendorong Pimpinan DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama.
-
Mengajak seluruh fraksi di DPRD untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan amanat Presiden, bukan kepentingan politik sempit.
-
Menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang harus dijamin.
Adeng juga menyinggung insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa 16 siswa dan 2 guru hingga harus dilarikan ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen.
“Kami tidak ingin anak-anak makan dari dapur yang belum tentu higienis, lalu tumbuh bersama risiko yang tidak mereka pilih. Jika suara kami dianggap terlalu keras, biarlah. Yang penting rakyat tahu masih ada yang menjaga,” tandasnya.
Ia pun menyoroti ketimpangan penerapan perizinan yang dinilai tidak adil.
“Untuk membuka kedai kopi saja warga harus menyiapkan banyak dokumen, sementara dapur penyedia gizi anak bangsa bisa dijalankan tanpa izin lengkap hanya karena kepentingan personal. Ini tidak adil,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang itu, sebagian besar penerima manfaat belum mengetahui apakah makanan yang dikonsumsi sudah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Besok jika ada yang jatuh sakit, kita akan mendengar kata ‘evaluasi’ dan ‘force majeure’. Lusa, pejabat berganti podium, sementara rakyat hanya menggenggam tanya: siapa sebenarnya yang mereka wakili?” sindirnya tajam.
Adeng menutup pernyataannya dengan pesan keras agar pemerintah daerah tidak menoleransi pelanggaran izin dapur MBG.
“Kami menghargai niat baik pemerintah mendukung dunia usaha, tapi mendukung bukan berarti merelakan hukum ditekuk seperti sendok plastik. Stop, jangan jadikan anak-anak kita sebagai kelinci percobaan,” pungkasnya.////////////
