Lebih lanjut, Fraksi GPN juga mengulang usulan mengenai perlunya regrouping sekolah-sekolah yang tidak layak demi efisiensi pembiayaan. Ratna Dewi mengingatkan agar proses regrouping ini dilakukan dengan bijaksana agar tidak merugikan masyarakat sekitar sekolah.
Ratna berharap, pengawasan yang lebih maksimal terhadap sekolah-sekolah negeri, baik dari segi kualitas pendidikan maupun kondisi bangunan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya sekolah favorit yang bangunannya rusak, namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak sekolah.
Terakhir, Jubir F-GPN mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk segera mengambil tindakan nyata terhadap sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan guna menghindari potensi kejadian yang tidak diinginkan.
“Jika nanti terjadi kejadian karena kerusakan bangunan, ini akan berdampak negatif terhadap sekolah tersebut. Kami juga mencatat adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Oleh karena itu, sekolah negeri harus lebih inovatif untuk mempertahankan eksistensinya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi GPN juga memberikan apresiasi atas peningkatan pendapatan daerah yang tercatat sebesar Rp90,79 miliar atau 3,57 persen dari APBD tahun anggaran 2024. Khususnya, pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp58,10 miliar atau 14,74 persen dari target APBD 2024.
Diketahui, pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian PU terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2024 dihadiri Bupati Blitar, Rini Syarifah, Sekda Kabupaten Blitar, jajaran Forkopimda dan para kepala OPD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar./////
