Blitar, seblang.com – Dua fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, yakni Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat (GPD) dan Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan pandangan strategis terkait arah kebijakan fiskal serta pembangunan daerah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar pada Selasa malam (4/11/2025) di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari.
Juru bicara Fraksi GPD, Angga Adi Wangsa Pratama, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi periode menantang bagi pemerintah daerah seiring dengan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi ini perlu dijawab dengan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“Dengan berkurangnya dana transfer pusat, beban fiskal daerah tentu meningkat. Karena itu, kami mendorong setiap OPD untuk lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor pariwisata, parkir, dan retribusi pasar,” ujar Angga.
Fraksi GPD juga menilai penerapan digitalisasi sistem pajak daerah menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan daerah.
“Pemanfaatan teknologi perlu diperluas agar sistem pungutan pajak dan retribusi lebih optimal serta tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Aryo Nugroho, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Bupati Blitar yang memberi perhatian besar pada pembangunan infrastruktur daerah. Namun ia mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan dilakukan lebih cepat dan terukur agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Kami mendukung penuh kebijakan pembangunan infrastruktur, tetapi pelaksanaannya harus lebih cepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Aryo.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong penguatan PAD sebagai langkah memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“PAD yang kuat menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas tanpa terlalu bergantung pada dana pusat,” lanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan turut mengapresiasi meningkatnya investasi di Kabupaten Blitar, yang dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Meski demikian, Aryo mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses perizinan investasi agar tercipta iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan.(adv/dwn)
