Blitar, seblang.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Blitar menilai percepatan penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Ismail Namsa, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Selasa (4/11/2025) malam.
Ismail menegaskan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan langkah percepatan sejak awal tahun anggaran.
“Kami berharap penyerapan anggaran tahun 2026 bisa dilakukan tepat waktu, terutama untuk program-program infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai terjadi keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Ismail.
Selain menyoroti penyerapan anggaran, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah serta koordinasi yang kuat dengan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang optimal.
“Setiap OPD harus berani berinovasi, namun tetap berhati-hati dan taat pada regulasi. Koordinasi dengan APH menjadi penting agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaan kegiatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar meminta agar pengawasan internal pemerintah daerah diperkuat, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan pengawasan yang efektif, potensi keterlambatan maupun penyimpangan anggaran diharapkan dapat diminimalkan.
“Fraksi Golkar akan terus mendukung program pemerintah daerah selama dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ismail.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, tersebut menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan Raperda APBD 2026 sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan badan anggaran.(adv/dwn)
