Labuan Bajo, seblang.com – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (SPASI) menggelar Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Bali–Nusa Tenggara, di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Selasa (21/10/2025).
Forum ini digelar untuk memperkuat sinergi kebijakan pembangunan pusat dan daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali–Nusra, hingga Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi terselenggaranya forum tersebut sebagai wadah penting untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah. Ia menekankan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan harus berpijak pada penataan ruang yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
“Hari ini kita bergabung dalam Forum Penataan Ruang Bali–Nusra dengan semangat persaudaraan. Forum ini sangat penting untuk membangun kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penataan ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi langkah strategis untuk menyusun masa depan wilayah kita bersama,” ujar Melkiades.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. Kalake, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat arah pembangunan berbasis tata ruang.
Menurutnya, tata ruang merupakan fondasi utama pembangunan yang harus disusun secara ilmiah dan berkelanjutan.
“Tanpa tata ruang yang kuat dan terintegrasi, pembangunan akan kehilangan arah, tumpang tindih, bahkan berpotensi merusak lingkungan. Kemenko Infrastruktur memastikan setiap proyek strategis nasional di kawasan Bali–Nusra mengacu pada rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan yang sesuai,” jelas Ayodhia.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal, menuturkan bahwa wilayah Bali–Nusra memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan.
Nazib menjelaskan, dalam periode RPJMN 2025–2029, wilayah Bali–Nusra ditargetkan memiliki pertumbuhan ekonomi 6,1–6,4 persen, dengan kontribusi terhadap PDB nasional meningkat dari 2,8 menjadi 3,0 persen. Pendapatan per kapita juga diharapkan naik dari Rp40–53,2 juta menjadi Rp61,5–66,6 juta, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,19–2,72 persen menjadi 1,85–2,53 persen.
“Angka-angka tersebut menjadi panduan bagi para kepala daerah untuk memastikan pembangunan yang optimal dan inklusif,” ungkap Nazib.
Ia menambahkan, arah pembangunan wilayah Bali–Nusra difokuskan pada penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional, dengan menekankan keberlanjutan dan kearifan lokal.
“Kita ingin menjadikan Bali–Nusra sebagai simbol pertumbuhan pariwisata yang kreatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Untuk mencapai itu, perencanaan tata ruang adalah instrumen utama yang harus dipahami dan diterapkan bersama,” lanjut Nazib.
Nazib juga menjabarkan lima esensi utama penataan ruang kewilayahan, yaitu:
Mengurangi disparitas antarwilayah,
Mendukung konektivitas dan integrasi nasional,
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan,
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, dan
Menyelaraskan kebijakan pembangunan lintas sektor dan wilayah.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara sektor pariwisata dan penataan ruang, sehingga arah pembangunan kawasan timur Indonesia semakin terarah dan berkelanjutan.
“Labuan Bajo menjadi ruang kolaborasi strategis untuk membangun kesepahaman lintas sektor. Melalui forum ini, kita dapat memastikan pembangunan pariwisata berjalan selaras dengan tata ruang wilayah, sehingga potensi destinasi dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan keseimbangan ekologi dan sosial masyarakat,” ujar Marhen.
Melalui forum ini, pemerintah berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat integrasi kebijakan pembangunan wilayah dan tata ruang guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di kawasan Bali dan Nusa Tenggara.
Sebagai penutup, acara forum juga dirangkai dengan Peluncuran International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development 2026 yang akan diselenggarakan oleh Kemenko Infrastruktur dan SPASI, serta Peresmian Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia.///////////////
