Kota Mojokerto, seblang.com – Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Jumat (20/2). Forum ini menjadi instrumen penting dalam menjaring aspirasi masyarakat guna memastikan arah pembangunan tepat sasaran.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa tahapan ini merupakan agenda tahunan wajib yang tidak boleh dilewatkan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga akomodatif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Kepentingan terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan tidak hanya dirumuskan oleh pemerintah. Kita membutuhkan masukan secara bottom-up karena sasaran dan objek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri,” kata wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut.
Selain menyampaikan visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2025–2029, yakni mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan, Ning Ita juga menggarisbawahi sejumlah indikator untuk mengukur capaian pembangunan.
Indikator pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2025, IPM Kota Mojokerto tercatat sebesar 82,35 atau meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tentu capaian ini harus kita rumuskan dan rencanakan meningkat secara graduatif dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Indikator kedua adalah tingkat kemiskinan. Jika IPM ditargetkan meningkat, maka angka kemiskinan harus terus menurun.
“Semakin kecil angka kemiskinan, maka kedalaman dan penyebarannya juga harus semakin berkurang, sehingga fokus penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Indikator ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mencapai 5,15 persen.
“Trennya tentu harus meningkat, meskipun kita sedang dihadapkan pada kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil dan pasti akan berpengaruh terhadap daerah,” terangnya.
Indikator keempat, yakni gini rasio, juga menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun 2027 kita harus pasang target yang lebih baik lagi. Gini rasio harus menurun karena itu menunjukkan ketimpangan yang semakin menyempit,” tuturnya.
Sementara itu, pada indikator kelima, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Ning Ita menyoroti adanya anomali karena TPT mengalami kenaikan meski angka kemiskinan menurun. Ia optimistis kondisi tersebut dapat ditekan dengan beroperasinya 11 SPPG di Kota Mojokerto yang masing-masing diperkirakan menyerap sedikitnya 45 tenaga kerja, serta beroperasinya pabrik rokok baru yang diproyeksikan menyerap sekitar 600 tenaga kerja.
“Kita optimistis tingkat pengangguran terbuka bisa menurun pada 2027. Belum lagi tiga pabrik rokok yang sempat kolaps pada akhir 2023, kini telah diakuisisi dan insyaallah beroperasi kembali pada 2026. Artinya, semakin banyak lowongan kerja yang tersedia,” jelasnya.
Melalui forum ini, Ning Ita berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan yang konstruktif dan solutif.
“Setiap saran dan masukan akan menjadi bahan penyempurnaan Ranwal RKPD Kota Mojokerto Tahun 2027 agar kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan visi pembangunan Kota Mojokerto,” pungkasnya. (hari)
