“Korupsi kebijakan dan korupsi sistem ini tidak hanya merugikan negara. Ini bisa membunuh manusia, membunuh sesama anak bangsa,” tegasnya.
Sementara di Banyuwangi, kata Edy, Ia mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak sembarangan mengeluarkan izin pengelolaan, terutama di kawasan barat seperti Kecamatan Licin yang terdapat hutan lindung dan menjadi penyangga kawasan hulu perkotaan.
“Kota Banyuwangi berada di wilayah lereng Ijen dan bergantung pada hutan lindung kawasan barat sebagai penyangga. Jika hutan lindung dilepaskan dan digarap untuk kepentingan bisnis atau dialihfungsikan, Kota Banyuwangi akan menghadapi risiko besar yakni banjir bandang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti alih fungsi lahan HGU oleh sejumlah perusahaan perkebunan yang merubah komoditas tanamnya menjadi hortikultura dengan dalih area plasma yang dikelola oleh kelompok tani setempat.
“Meski telah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Banyuwangi beberapa waktu lalu, hingga kini belum menunjukkan perbaikan. Kami juga akan berencana kembali mengkritisi persoalan tersebut,” ungkapnya.
Forum ABM menegaskan pesan moral bahwa Banyuwangi harus diamankan dari segala bentuk korupsi. “Pesan kami sederhana: amankan Banyuwangi dari korupsi, hilangkan Banyuwangi dari korupsi, terutama korupsi sistem dan korupsi kebijakan yang sangat berbahaya,” pungkasnya.////////////////
