Malang, seblang.com – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar Rp644 miliar berdampak signifikan terhadap ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk pemangkasan Dana Desa. Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tumpang, Kamis (29/1/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, yang hadir sebagai narasumber menegaskan, Musrenbang tahun ini menjadi momen krusial bagi desa-desa untuk menyusun prioritas pembangunan secara ketat dan rasional di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
“Musrenbang ini adalah bagian penting dari bagaimana desa mengatur ruang fiskalnya. Dengan adanya efisiensi TKD sebesar Rp644 miliar, otomatis belanja daerah ikut terdampak, termasuk Dana Desa,” tegas Amarta Faza.
Ia menjelaskan, sebelumnya rata-rata desa di Kabupaten Malang memiliki ruang fiskal Dana Desa di kisaran Rp1 miliar lebih. Namun, akibat kebijakan efisiensi tersebut, kini banyak desa hanya memiliki ruang anggaran sekitar Rp200 hingga Rp300 juta.
“Ini jelas menjadi beban baru bagi kepala desa. Ruang fiskal mereka menyempit, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi,” ujarnya.
Amarta juga mengungkapkan bahwa sebagian Dana Desa kini diarahkan untuk mendukung program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) sebagai instrumen penguatan ekonomi desa, yang secara otomatis mengurangi porsi belanja langsung lainnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan Pemkab Malang mengambil langkah strategis dengan mempertahankan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sementara belanja yang tidak berdampak langsung dilakukan pemangkasan.
“Belanja tidak langsung seperti gaji pegawai tentu tidak bisa dipotong. Namun, belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas dan ATK, itulah yang kita efisiensikan,” jelasnya.
Sebaliknya, belanja pembangunan tetap dipertahankan dalam jumlah besar. Ia merinci, belanja modal Dinas Bina Marga mencapai sekitar Rp400 miliar, Cipta Karya Rp40–50 miliar, serta Pengairan Rp20–30 miliar.
“Ini adalah belanja yang langsung dirasakan masyarakat. Infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” tegas Amarta.
Ia berharap Musrenbang Kecamatan Tumpang benar-benar mampu menyaring dan mengawal usulan desa agar dapat direalisasikan melalui OPD sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Dalam konteks kebijakan pusat yang ketat, Amarta memberikan pesan tegas kepada kepala desa dan perangkat desa agar fokus pada belanja yang benar-benar produktif.
“Kepala desa harus berkonsentrasi pada pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kurangi belanja ATK dan perjalanan dinas, dan prioritaskan program yang selaras dengan RPJMN, RPJMD, serta RPJM Provinsi,” katanya.
Ia juga mendorong desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, mulai dari tanah kas desa, BUMDes, sektor pariwisata, hingga KDMP sebagai pengungkit ekonomi baru.
“Kalau desa punya potensi pariwisata, maksimalkan. Kalau punya BUMDes yang prospektif, dorong terus. Itu semua bisa menambah ruang fiskal desa,” tandas Amarta Faza, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai NasDem.
Sementara itu, Camat Tumpang, Hendra Tritjahjono, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Musrenbang kecamatan bertujuan merumuskan usulan prioritas dari desa-desa agar tetap terakomodasi meski dalam kondisi efisiensi anggaran.
“Usulan ini sudah dibahas di tingkat desa. Di kecamatan kita kuatkan lagi agar benar-benar proyek yang dibutuhkan masyarakat mendapat prioritas,” ujarnya.
Ia menekankan Kecamatan Tumpang memiliki potensi strategis, mulai dari posisi sebagai pintu masuk kawasan wisata Bromo Tengger Semeru, potensi pertanian unggulan, hingga kekuatan budaya lokal.
“Tumpang punya dua candi, budaya yang kuat, serta pertanian yang luar biasa. Bahkan, kami menjadi salah satu penyangga stok pangan, terutama beras Tumpang yang sudah dikenal luas,” jelas Hendra.
Menurutnya, jika potensi pariwisata, pertanian, dan budaya tersebut dikembangkan secara simultan dan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur, maka akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jika dikelola dengan baik, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Tumpang,” pungkasnya. (A, Suseno)
