Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membatasi penggunaan kendaraan dinas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengimbau aparatur sipil negara (ASN) beralih ke moda transportasi alternatif, seperti sepeda, angkutan umum, dan layanan transportasi daring.
Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya pemerintah daerah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga memberlakukan satu hari kerja dari rumah (Work From Home/WFH) setiap pekan.
“Langkah ini merupakan bagian dari mitigasi menghadapi dinamika global yang berdampak pada sektor energi,” kata Ipuk, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Ipuk mengatakan ASN diharapkan menjadi teladan dalam penghematan energi. ASN yang memiliki jarak tempat tinggal dekat dengan kantor dianjurkan menggunakan sepeda, sedangkan yang lain dapat memanfaatkan transportasi publik maupun berbasis aplikasi.
Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi telah menerapkan penggunaan transportasi non-kendaraan dinas setiap Jumat. Kebijakan tersebut kini diperluas sebagai bagian dari penguatan efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.
Selain pengaturan transportasi, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi layanan digital untuk mengurangi mobilitas pegawai.
“Dengan digitalisasi, kebutuhan perjalanan dapat ditekan tanpa mengurangi kinerja,” ujarnya.
Ipuk menegaskan kebijakan ini bersifat antisipatif dan tidak dimaksudkan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. “Ini langkah kesiapsiagaan, sekaligus membangun kebiasaan hemat energi,” katanya. (*)
