Malang, seblang.com – Rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Dari proyeksi awal sekitar Rp40 miliar, anggaran tersebut menyusut menjadi Rp11,5 miliar setelah dilakukan efisiensi anggaran tahap kedua serta melalui proses evaluasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kebijakan pemangkasan ini merupakan bagian dari langkah penyesuaian fiskal Pemkab Malang guna menjaga keseimbangan anggaran akibat pemotongan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp640 miliar. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan memastikan belanja daerah tetap fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menjelaskan bahwa penyertaan modal kepada BUMD telah diatur dalam peraturan daerah (perda), termasuk mekanisme pengembalian manfaat dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, besaran final anggaran masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Dalam perda sudah diatur penambahan penyertaan modal beserta feedback-nya untuk PAD. Namun saat ini masih dalam proses evaluasi di provinsi, sehingga kita menunggu hasilnya,” ujar Budiar saat ditemui awak media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (22/12/2025).
Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi dari pemerintah provinsi bersifat menentukan. Apabila terdapat catatan atau rekomendasi perbaikan, Pemkab Malang wajib menindaklanjutinya agar proses penetapan APBD dapat berlanjut ke tahap berikutnya.
“Setelah hasil evaluasi turun, akan kita cermati kembali. Biasanya ada penyesuaian yang harus dilakukan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka APBD tidak bisa ditetapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budiar mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran tahap kedua tidak hanya menyasar penyertaan modal, tetapi juga berbagai belanja operasional pemerintahan yang dinilai kurang mendesak, seperti pengurangan biaya rapat dan pengetatan perjalanan dinas.
“Banyak kegiatan yang kita kurangi, termasuk rapat-rapat yang selama ini menganggarkan konsumsi. Sekarang yang terpenting adalah substansi rapatnya. Untuk perjalanan dinas, hanya yang benar-benar mendesak, seperti undangan dari kementerian, yang tetap dianggarkan,” jelasnya.
Meski dilakukan pengetatan anggaran, Budiar menekankan bahwa semangat optimisme pembangunan daerah harus tetap dijaga.
“Efisiensi bukan berarti pesimis. Kita tetap optimistis terhadap pertumbuhan Kabupaten Malang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herwanto, membenarkan bahwa angka Rp11,5 miliar merupakan usulan terbaru hasil rasionalisasi anggaran yang telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Angka tersebut sudah kita ajukan. Selanjutnya tinggal menunggu evaluasi dari provinsi. Bisa saja nanti ada pendetailan atau penyesuaian ke pos lain, tergantung hasil evaluasi,” ungkap Tomie.
Menurut Tomie, hasil evaluasi provinsi ditargetkan rampung dalam waktu dekat, mengingat batas akhir penetapan APBD tidak boleh melewati bulan Desember.
“Minggu ini kami harapkan sudah keluar. Setelah itu akan diterbitkan nomor register dari provinsi sebagai dasar penetapan perda APBD,” terangnya.
Tomie menambahkan, penyertaan modal sebesar Rp11,5 miliar tersebut akan dialokasikan kepada tiga BUMD Kabupaten Malang, yakni Perumda Jasa Yasa, Perumda Tirta Kanjuruhan, dan BPR Arta Kanjuruhan. Ketiganya memiliki bidang usaha dan kebutuhan penguatan modal yang berbeda.
Ia menegaskan bahwa pembagian anggaran tidak dilakukan secara merata, melainkan disesuaikan dengan karakteristik usaha, kinerja, serta kebutuhan masing-masing BUMD.
“Harapannya, meskipun nilainya jauh lebih kecil dari rencana awal, penyertaan modal ini tetap mampu memperkuat kinerja BUMD dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Malang,” pungkasnya.//////////
