Ponirin, Ketua AMPD, mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi dasar tuntutan mereka, termasuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2024 yang hingga kini belum diselesaikan, dana perangkat dan staf desa yang tidak dibayarkan, program stunting yang tidak terlaksana, serta proyek bedah rumah yang terbengkalai.
Ketua BPD Desa Plampangrejo, Sukiyar, membenarkan bahwa pihaknya belum menerima laporan realisasi APBDes tahun 2024. Sementara wakil ketua AMPD, H. Sodiq, mempertanyakan pembangunan tugu batas desa senilai Rp24 juta yang belum memiliki LPJ serta temuan pajak kendaraan dinas desa yang menunggak.
Camat Cluring dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya perencanaan dalam setiap kegiatan sesuai aturan. “Ada kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Perlu diketahui tidak ada yang namanya defisit karena anggaran sudah diturunkan,” jelasnya.
Kapolsek Cluring menyatakan pihaknya telah menanggapi laporan dari AMPD. “Percayalah kepada kami karena laporan dari Masyarakat AMPD sudah ditanggapi serta menunggu proses selanjutnya,” kata Iptu Putu Ardana.
