Banyuwangi, seblang.com – Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi melakukan langkah cepat dengan menginventarisasi seluruh bangunan pondok pesantren (ponpes) di wilayahnya. Upaya ini dilakukan menyusul ambruknya musala Pondok Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri pada akhir September lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPU CKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, mengatakan pendataan dilakukan untuk memastikan setiap bangunan ponpes memenuhi standar keselamatan dan memiliki perizinan sesuai ketentuan.
“Selama tiga minggu terakhir kami sudah melakukan pendataan nama-nama pondok pesantren dan meninjau langsung sejumlah bangunan sebagai sampel observasi,” ungkap Suyanto, Senin (27/10/2025).
Sebagai tindak lanjut, lanjutnya, DPU CKPP akan menggelar sosialisasi pada 29 Oktober mendatang yang menghadirkan pengelola ponpes. Sosialisasi tersebut akan membahas Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Kami ingin para pengasuh dan pengelola pesantren memahami pentingnya aspek keselamatan dan legalitas bangunan, termasuk tata ruang serta ketentuan teknis lainnya,” tambahnya.
Plt Kepala Bidang Cipta Karya DPU CKPP Banyuwangi, Meylia Maharani, menuturkan pihaknya juga akan menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banyuwangi untuk mendata seluruh ponpes yang telah berizin maupun belum.
“Kami akan melakukan pencatatan menyeluruh, kemudian melakukan sosialisasi secara bertahap mengenai standar teknis bangunan serta mekanisme pengurusan izin PBG dan SLF,” terangnya.
Meylia menyebutkan, kegiatan sosialisasi tersebut juga akan dihadiri perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah itu, tim DPU CKPP akan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi fisik bangunan pondok pesantren di Banyuwangi.
“Monitoring ini penting agar setiap pesantren bisa melakukan evaluasi dini dan segera melengkapi perizinan bangunan sesuai regulasi,” pungkasnya.
