Sedangkan, Elia Joko Sambodo Ketua Komisi II juga sepakat langkah KPK untuk turun langsung di daerah dalam melakukan kegiatan koordinasi dan monitoring program pencegahan korupsi di masing- masing daerah. Salah satunya di Kabupaten Mojokerto.
“Kami selalu berkomitmen untuk mendukung setiap langkah KPK dalam pencegahan korupsi, karena hal ini sejalan dengan tujuan kami untuk meningkatkan pemerintahan maupun DPRD yang bersih, transparan dan terhindar dari praktek praktek korupsi,” jelas Joko dari fraksi PDI Perjuangan. (27/11/2025)
Sementara itu, Ayni Zuroh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan apresiasi dan mendukung langkah langkah KPK yang berupaya maksimal.untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan daerah dan lingkungan DPRD dapat berjalan secara transparan, akuntabel, amanah dan profesional.
Kegiatan yang dikerjakan KPK ini, merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi .
“Supervisi dari KPK ini, sangat bermanfaat dalam membantu DPRD maupun pemda dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran dan memastikan bila ada temuan-temuan agar diperbaiki secara tepat waktu. Disamping itu, supervisi oleh KPK akan bisa meningkatkan kesadaran serta komitmen anggota dewan untuk menjauhi praktik korupsi dan aktif dalam pemberantasan. Sekali lagi, saya sangat mendukung penuh kegiatan koordinasi dan monitoring program pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Mojokerto mendukung penuh langkah langkah KPK yang melakukan monitoring dan supervisi di Kabupaten Mojokerto, sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah, dalam rangka menciptakan tata kelola yang bersih, amanah, transparan dan bebas dari praktik korupsi.
