Dari sisi fiskal, KUA-PPAS 2026 mencatat proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,558 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp750,8 miliar, naik 6,92 persen dari tahun sebelumnya. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan Rp1,757 triliun atau turun 35,39 persen dari 2025. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga turun dari Rp51,2 miliar menjadi Rp50,1 miliar.
“Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2026 diproyesikan sebesar Rp2,535 triliun, mengalami penurunan sebesar 25,56 persen dari belanja daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp3,406 triliun,” terang Michael.
Total pembiayaan pada APBD 2026 disepakati minus Rp22,4 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang minus Rp66,5 miliar.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan KUA-PPAS 2026.
“Sebagaimana telah disampaikan di awal penyampaian rancangan KUA dan PPAS ini, bahwa APBD tahun 2026 dirancang sebagai upaya antisipatif terhadap tantangan eksternal yang masih berat,” ucap Ipuk.
Menurutnya, faktor global maupun domestik akan sangat memengaruhi jalannya perekonomian tahun 2026, termasuk kebijakan pengetatan moneter dan strategi transformasi ekonomi nasional.
“Kebijakan umum APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2026 diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, antisipasi terhadap problem yang dimungkinkan masih akan terjadi, serta rancangan langkah afirmasi (affirmative action) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” tandas Ipuk.
