Banyuwangi, seblang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS APBD) tahun 2026, Jumat (15/8/2025) malam.
Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono, didampingi Michael Edy Hariyanto. Hadir pula Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Kabupaten Guntur Priambodo, beserta jajaran Forkopimda.
Michael Edy Hariyanto, selaku pimpinan Badan Anggaran, menyampaikan bahwa tahun 2026 merupakan tahun krusial karena memasuki tahun kedua implementasi RPJMD 2025–2029. Menurutnya, kebijakan fiskal yang tepat akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
“Kami sepakat atas upaya penguatan fiskal menuju tingkat kemandirian di atas 20 persen dari pagu APBD kita. Kita optimis dan terus membangun kemandirian APBD kita menuju pola hubungan instruktif ke pola konsultatif. Setidaknya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan,” ujar Michael di hadapan rapat paripurna.
Michael juga menegaskan pentingnya konsolidasi eksekutif dan legislatif dalam menjamin reformasi fiskal yang akuntabel dan berkualitas. Ia menambahkan sejumlah catatan penting dalam kesepakatan KUA-PPAS 2026, seperti evaluasi program kepemudaan dan olahraga, pembinaan atlet secara proporsional dengan melibatkan pihak swasta, hingga pemberian reward bagi atlet berprestasi di berbagai ajang seperti Porprov, Popda, Peparpeda, hingga PON.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya menjaga konsistensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar tetap berada dalam kategori tinggi, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
“DPRD sependapat bahwa program dan kegiatan seperti mall orang sehat, jemput bola rawat warga, garda ampuh, siswa asuh sebaya, uang saku siswa miskin, Banyuwangi cerdas, warung naik kelas, teman usaha rakyat, untuk terus dilakukan sebagai upaya nyata dan progresif sekaligus menjadi bagian ikhtiar dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengurangi kemiskinan,” jelas Michael.
Di bidang pendidikan, Michael menegaskan bahwa program dan kegiatan di dinas pendidikan harus berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kegiatan yang aplikatif dan progresif perlu terus ditingkatkan secara proporsional dan tepat sasaran sesuai target RPJMD.
