Banyuwangi, seblang.com – Komisi II DPRD Banyuwangi meminta Pertamina meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 kg subsidi atau gas melon agar kelangkaan menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri tidak terulang.
Para wakil rakyat menilai lemahnya pengawasan distribusi menjadi salah satu pemicu kelangkaan LPG 3 kg saat kebutuhan masyarakat meningkat.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Bagian Perekonomian Pemkab Banyuwangi, Pertamina, serta perwakilan agen LPG 3 kg di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Kamis (26/3/2026).
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mengatakan LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga prasejahtera dan pelaku UMKM. Karena itu, stabilitas harga dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas.
“Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok warga. Kelangkaan dan harga tinggi sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Pemkab Banyuwangi bersama Pertamina diharapkan memperbaiki sistem pengawasan, seperti halnya pengawasan pupuk subsidi,” ujarnya.
Ia menambahkan, agen LPG 3 kg wajib melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan. Pasalnya, pangkalan menjadi ujung tombak distribusi langsung ke konsumen. Jika terjadi pelanggaran, pangkalan harus menerima sanksi sesuai aturan.
“Pertamina diminta mengevaluasi sistem distribusi LPG 3 kg secara menyeluruh, menyusul kelangkaan yang kerap terjadi dan tidak tepat sasaran. Harus ada regulasi yang mengatur penjualan di tingkat pengecer agar stabilitas harga sesuai HET tetap terjaga,” tambah politisi Partai Demokrat tersebut.
Pemerintah juga diharapkan memperketat pengawasan rantai distribusi serta menindak oknum pengecer yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Selain itu, Komisi II meminta adanya penambahan kuota LPG 3 kg subsidi menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri guna mengantisipasi lonjakan permintaan.
“Kuota LPG 3 kg tahun 2026 lebih kecil dibandingkan 2025 karena penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi. Penetapan kuota ini mengacu pada DTKS,” imbuhnya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, RR Nanin Oktaviantie, mengatakan pihaknya telah mengusulkan penambahan kuota kepada Pertamina.
“Kami sudah mengingatkan Pertamina agar H-7 hingga H+7 Lebaran stok LPG 3 kg tidak kurang. Namun kenyataannya berbeda. Ini terus kami evaluasi, dan dukungan legislatif membantu komunikasi dengan stakeholder agar ke depan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, termasuk LPG. Monitoring dan evaluasi distribusi dilakukan secara berkala, baik internal maupun eksternal, dengan melibatkan berbagai pihak.
Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penyaluran tambahan hingga 337 persen atau sekitar 213 ribu tabung sejak awal Maret hingga pasca Lebaran.
“Pertamina terus mengingatkan pangkalan resmi untuk menjual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.
Sebagai langkah mitigasi, Pertamina bersama pemerintah daerah juga menggelar operasi pasar pada 17–22 Maret 2026 dengan penyaluran lebih dari 12 ribu tabung.
Pertamina juga mengimbau agar LPG subsidi 3 kg digunakan sesuai peruntukan, yakni untuk masyarakat prasejahtera dan usaha mikro, bukan untuk sektor nonmikro seperti ASN, hotel, restoran, kafe (horeka), maupun usaha laundry.
Masyarakat juga diminta membeli LPG di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai HET Rp18 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin./////////
