Banyuwangi, seblang.com – Selama tiga hari berturut-turut, Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas penyesuaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menjelaskan pembahasan kali ini difokuskan pada penyesuaian anggaran akibat adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
“KUA-PPAS APBD 2026 sebenarnya sudah kita sepakati bersama dengan total anggaran sebesar Rp3,4 triliun. Namun di tengah perjalanan, pemerintah pusat melakukan pengurangan dana transfer keuangan daerah sebesar Rp665 miliar, sehingga KUA-PPAS sebelumnya tidak lagi berlaku dan perlu dilakukan penyesuaian,” kata Marifatul, Jumat (31/10/2025).
Menurut legislator yang akrab disapa Rifa ini, Komisi I ingin memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan masing-masing SKPD mitra kerja tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Kami menyarankan pemangkasan anggaran diarahkan pada program-program yang tidak prioritas. Prinsip efisiensi ini justru bertujuan menekan pengeluaran yang tidak produktif,” ujarnya.
Rifa menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran juga merupakan langkah strategis untuk mendorong produktivitas ekonomi daerah. Dengan mengurangi belanja yang tidak efektif dan mengalihkan ke sektor produktif, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
