Banyuwangi, seblang.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turun tangan mempercepat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela di Banyuwangi yang lama terbengkalai. BPK mengumpulkan para pemegang kewenangan aset dan kebijakan dalam rapat koordinasi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Jumat (24/10/2025), agar proyek strategis nasional ini segera kembali berjalan.
Rapat dipimpin Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo bersama Anggota III BPK Akhansul Khaq dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hadir pula Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga M. Agus Setiawan, serta Kepala Divisi SPI PTPN III Herry Nurudin.
“Pertemuan ini terkait akselerasi percepatan penyelesaian jalur Pansela, mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti,” kata Slamet Edy. Ia menegaskan Pansela termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga BPK memfasilitasi pertemuan agar pembangunan tidak kembali mandek dan program nasional berjalan sesuai target.
Edy menyebut JLS memiliki dampak ekonomi besar karena memperlancar distribusi barang di jalur selatan Jawa. Ia menilai Banyuwangi dengan kekayaan sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata membutuhkan infrastruktur darat yang menghubungkan daerah secara optimal. “Salah satunya dengan connecting infrastruktur darat lewat JLS Pansela,” ujarnya.
Proyek JLS di Banyuwangi mencakup 100 kilometer dari perbatasan Jember hingga Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang. Masih tersisa 14,1 kilometer yang belum tuntas, terdiri dari 6,27 kilometer di kawasan hutan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan dan 7,83 kilometer di perkebunan Selogiri serta Malangsari milik PTPN I Regional 5.
