Banyuwangi, seblang.com – Aktivis mahasiswa dan kaum intelektual muda yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi menggelar Sekolah Politik Kaum Muda (SPKM) di Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (10/1/2025).
Kegiatan yang mengangkat tema “Legitimasi Kekuasaan dalam Demokrasi Perwakilan: Kritik Normatif terhadap Wacana Pilkada oleh DPRD” ini menjadi ruang refleksi sekaligus kritik atas dinamika politik mutakhir, dengan menempatkan HMI sebagai katalisator pembaruan kesadaran politik masyarakat.
Sebanyak 51 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa, kepemudaan, dan pelajar hadir dalam kegiatan yang diinisiasi Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Banyuwangi. Peserta berasal dari unsur Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banyuwangi, hingga organisasi pelajar tingkat sekolah menengah.
Ketua Pelaksana SPKM, M. Fathur Rozak, menyampaikan bahwa persoalan utama demokrasi saat ini tidak hanya terletak pada sistem atau mekanisme politik, melainkan pada kualitas kesadaran masyarakat sebagai pemilih.
“Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat hanya diposisikan sebagai angka suara tanpa pemahaman politik yang memadai,” ujarnya.
Menurut Fathur, pemuda—khususnya mahasiswa—harus mampu berperan sebagai penggerak literasi politik di tengah masyarakat agar demokrasi tidak terus terjebak dalam praktik pragmatis yang menjauh dari nilai gotong royong dan kepentingan publik.
Narasumber pertama dalam kegiatan SPKM, Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Untung Aprilyanto, menegaskan bahwa pemuda memiliki posisi strategis sebagai subjek demokrasi. Ia menilai rendahnya partisipasi politik dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik tidak terlepas dari lemahnya pendidikan politik yang berkelanjutan.
“Partisipasi politik yang tinggi tidak selalu berarti demokrasi berkualitas. Tanpa literasi, partisipasi bisa berubah menjadi transaksi,” kata Untung.
Ia menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen moral dan intelektual yang mampu mengkritisi kekuasaan sekaligus mendidik masyarakat.
Sementara itu, pemateri kedua, Cendekiawan Muslim Ir. Ahmad Wahyudi, menempatkan politik sebagai ruang yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Mantan Ketua DPRD Banyuwangi tersebut menyebut politik sebagai ilmu tertinggi karena menentukan arah hukum, ekonomi, dan kebijakan publik.
“Pemuda tidak boleh alergi terhadap politik. Mereka bisa berperan dari luar sistem melalui kontrol sosial dan gerakan moral, namun juga harus berani masuk ke dalam sistem sebagai aktor politik,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, HMI Cabang Banyuwangi menegaskan sikap bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut HMI, mahalnya biaya politik tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Masalah biaya politik bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, tetapi pada rendahnya literasi politik masyarakat dan lunturnya semangat gotong royong,” kata Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi, Ilham Layli Mursidi.
Ilham menilai, jika kesadaran politik publik kuat, praktik politik uang dan biaya politik tinggi dapat ditekan secara kolektif. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjalankan amanat rakyat secara jujur dan berpihak. Kekecewaan publik muncul ketika kekuasaan dianggap sebagai hadiah, bukan mandat,” pungkasnya.
Melalui Sekolah Politik Kaum Muda, HMI Banyuwangi berharap dapat terus menjadi ruang kaderisasi dan kritik sosial yang konsisten, sekaligus mendorong lahirnya masyarakat yang sadar politik, berdaulat dalam memilih, dan berani menuntut akuntabilitas para pemimpinnya.//////////
