Sementara itu, Bulog Cabang Bondowoso yang memasok beras bantuan juga mengaku kesulitan melacak data penerima. Mereka menjelaskan bahwa sumber data terus berubah, dari Kementerian Sosial hingga Badan Pangan Nasional.
“Bulog juga tidak punya data penerima bantuan pangan dari Kemenko PMK, karena langsung diserahkan ke pihak ketiga atau PT Pos,” ungkap Pemimpin Bulog Cabang Bondowoso, Hesty.
Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M. Faisol, mendesak agar semua pihak terkait lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan data penerima bantuan pangan. Ia khawatir jika masalah ini dibiarkan, akan terus terjadi penyalahgunaan bantuan.
“Kami ingin mengetahui pendistribusian bantuan pangan berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada lagi kasus dugaan penyelewengan,” tegas Faisol.
DPRD Situbondo akan terus memantau perkembangan kasus ini dan meminta pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan data penerima bantuan pangan. Selain itu, mereka juga akan mendorong penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan.
