“Maka itu data penerima kita verifikasi sedemikian rupa. Mulai dari usulan perangkat daerah, lalu diverifikasi datanya oleh Dinas Kominfo, dan disampaikan kembali ke seluruh desa dan kelurahan untuk diverifikasi kembali agar data penerima bantuan BLT ini bisa sesuai regulasi dan lebih tepat sasaran,” ujar Bambang.
Penyaluran BLT inipun sebagai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022. Dimana pemerintah daerah diminta menyisihkan anggaran APBD nya paling tidak 2 persen untuk membantu rakyatnya dalam bentuk Bansos.
Untuk Kabupaten Blitar sendiri, menurut Bambang, dari menyisihkan 2 persen dari APBD-nya didapat Rp 5,7 miliar. Namun dengan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Blitar disetujui lebih dari 2 persen, yang hasil akhirnya untuk BLT ini dianggarkan Rp 6,5 miliar, guna membantu lebih banyak orang. Dari situ didapat total penerima bantuan ini dari seluruh Kabupaten Blitar jumlahnya 16.794 KPM.
“Bantuan ini diharapkan bisa menyikapi inflasi daerah yang terjadi khususnya akibat kenaikan BBM. Maka itu Pemerintah Kabupaten Blitar dengan tanggap menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat secepat mungkin,” pungkasnya./////
