“Pendataan dan pemuktahiran data penting sebagai dasar intervensi kebijakan di daerah untuk menangani permasalahan stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPKE),” kata Sukaryo.
Direktur Pelaporan dan Statistik, Lina Widyastuti, mengatakan workshop PPK-23 merupakan forum konsolidasi dan penyiapan pelaksanaan pemuktahiran pendataan keluarga dan penguatan sistem pendataan keluarga.
“Workshop ini sebagai forum konsolidasi pusat, provinsi, dan kota untuk menyamakan visi memastikan pelaksanaan PPK-23 berjalan dengan baik dan optimal,” ujar Lina.
Lina menyampaikan PPK-23 akan mulai dilaksanakan mulai 1 hingga 30 Juli mendatang, dengan pra pelaksanaan pada 20 Juni. “Nantinya, hasil dari pendataan akan menjadi basis kebijakan penanggulangan stunting dan P3KE,” kata Lina.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang turut hadir dalam pembukaan workshop menyatakan, Pemkab Banyuwangi mendukung kegiatan PPK-23. Menurutnya, dengan memiliki data yang akurat, maka daerah dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam melaksanakan program pembangunan,
“Kami berharap kegiatan ini memberikan data akurat yang bisa menjadi dasar kebijakan bagi kami untuk lebih baik menanggulangi masalah keluarga seperti stunting dan kemiskinan ekstrim,” harap Ipuk.
Dalam penanggulangan stunting, Pemkab Banyuwangi alokasikan Rp7 miliar untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil resiko tinggi. Banyuwangi juga bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama Kepala Puskesmas dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader lainnya.
Selain itu juga ada sederet program lain, seperti Sekolah Asuh Stunting yang dikoordinir Dinas Pendidikan, pemberian sayuran dan daging hasil program pertanian oleh Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Pemkab Banyuwangi juga siapkan Desa Lokus Penanganan Stunting.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BKKBN RI, Eka Sulistia Ediningsih; dan Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati.
