Banyuwangi, seblang.com – Banyuwangi, Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa memiliki reputasi yang terkenal akan inovasi tata kelola pemerintahannya yang unik dan efektif.
Banyak prestasi yang ditorehkan mulai dari pemerintahan masa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dua periode hingga beralih ke istrinya Ipuk Fiestiandani yang berkesinambungan dengan mengusung semangat “Banyuwangi Rebound”.
Tak sedikit pemerintahan kabupaten/kota lainnya di Indonesia berkunjung ke Bumi Blambangan untuk studi tiru. Mereka belajar menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui inovasi mall pelayanan publik hingga pemerintahan berbasis digital.
Bahkan, Kabupaten berjuluk The Sunrise of The Java ini seringkali menjadi tempat workshop lembaga pemerintahan pusat sekaligus ingin tertular akan semangat pembangunan daerahnya yang maju pesat.
Terbaru, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar Regional Workshop, Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) dan penguatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, di Banyuwangi, 12-15 Juni 2023.
Workshop yang digelar Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN ini diikuti oleh 161 perwakilan BKKBN dari 16 provinsi di Indonesia, di antaranya Aceh, Sumatera Selatan, D.I.Y., Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan provinsi lainnya.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menyampaikan salah satu alasan dipilihnya Banyuwangi sebagai tempat digelarnya workshop karena berbagai upaya Banyuwangi di bidang pembangunan manusia dan ikhtiar penurunan stunting.
“Harapan kami, apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi pemicu daerah lain untuk memberikan upaya maksimal untuk pengelolaan kualitas data yang lebih baik,” kata Sukaryo saat pembukaan workshop PPK-23, Senin (12/6/2023).
Menurutnya, hasil pendataan dan pemutakhiran data adalah hal penting. Mengingat data yang valid dan real time akan menentukan intervensi apa yang akan dilakukan.
