“Cukup satu bulan kemarau, terjadi kekeringan. Satu bulan hujan, terjadi banjir. Ini bukti bahwa pengelolaan DAS perlu diperkuat dengan forum koordinasi,” tandasnya.
Selain para pakar, hadir pula instansi terkait seperti SKPD Banyuwangi, BBKSDA Jatim, UPT Dinas PU SDA Jatim WS Sampean Baru, Cabang Dinas Kehutanan Jatim Wilayah Banyuwangi, Balai Taman Nasional Alas Purwo, akademisi Universitas PGRI Banyuwangi, kelompok masyarakat, dan media.
Hasil FGD menetapkan kesepakatan bulat untuk segera membentuk FKP DAS Banyuwangi. Dinas PU Pengairan dan LPPM Paradigma, sebagai mitra PT Tirta Investama AQUA, kini menyiapkan langkah lanjutan melalui penyusunan dokumen dan penguatan koordinasi hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuwangi.
Dengan inisiatif ini, Dinas PU Pengairan Banyuwangi menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan pengelolaan sumber daya air dan penguatan tata kelola DAS secara berkelanjutan. (*)
