Banyuwangi, seblang.com – Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Banyuwangi terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut turut mengantarkan Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat Regional Jawa-Bali Batch II Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (28/8/2026).
Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Pemkab Banyuwangi bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas PU CKPP. Program yang menjadi bagian dari penilaian antara lain bedah rumah serta kemudahan bagi MBR dalam memperoleh hunian melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen Pemkab Banyuwangi khususnya Dinas PU CKPP dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui penanganan rumah tidak layak huni dan kemudahan perizinan bagi MBR,” kata Cahyanto.
Menurutnya, pembangunan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah baru. Peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan layak.
Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit RTLH di Banyuwangi telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.
Program bedah rumah juga melibatkan berbagai unsur, mulai pemerintah, dunia usaha, komunitas hingga aparatur sipil negara (ASN) melalui program Banyuwangi Berbagi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan penghargaan dari Kemendagri tersebut membawa manfaat tambahan bagi masyarakat. Banyuwangi memperoleh insentif tambahan berupa 300 unit program bedah rumah dengan bantuan senilai Rp 20 juta untuk setiap rumah.
“Alhamdulilah terima kasih kepada Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Permukiman (KPP). Dengan tambahan insentif ini, kian banyak rumah tak layak huni milik masyarakat yang diperbaiki,” kata Ipuk, Sabtu (29/8/2026).
Tambahan tersebut berada di luar kuota rutin program bedah rumah yang diberikan Kementerian Perumahan dan Permukiman.
“Jadi kita bakal mendapatkan bantuan bedah rumah setidaknya 600 unit seperti yang dijelaskan Pak Tito (Mendagri) semalam,” ujarnya.
Selain bedah rumah, Pemkab Banyuwangi juga memberikan kemudahan bagi MBR untuk mendapatkan hunian baru. Salah satunya melalui pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan tersebut sekaligus mendukung pengembangan perumahan subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih mudah terhadap hunian yang layak, aman, sehat dan terjangkau.
Penghargaan Terbaik I Program 3 Juta Rumah ini menjadi motivasi bagi Pemkab Banyuwangi bersama Dinas PU CKPP untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi di sektor perumahan dan permukiman.
Pemkab Banyuwangi juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), BP3KP Jawa IV serta DPRKPCK Provinsi Jawa Timur atas dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Banyuwangi./////////
