Keputusan walk out dari Paslon 01 menjadi puncak ketegangan malam itu. Merasa ketidakkonsistenan aturan merugikan mereka dan mengganggu fokus debat, Paslon 01 memilih meninggalkan panggung sebagai bentuk protes.
Ketua KPU Blitar, Sugino, mengaku kecewa atas ketidakmampuan menjaga stabilitas dan ketertiban acara. Dalam sambutannya, Sugino awalnya menyampaikan harapan agar debat dapat berlangsung damai dan tertib sehingga dapat memberikan wawasan yang jelas bagi masyarakat untuk menentukan pilihan mereka pada Pilkada Blitar yang akan datang.
“Debat ini penting agar masyarakat Blitar bisa melihat lebih dekat siapa calon pemimpin mereka, tapi sayangnya kondisi malam ini membuat kami terpaksa menghentikan debat,” ujar Sugino dengan nada kecewa.
Ketidakberhasilan debat ini menimbulkan kekecewaan luas dari masyarakat yang merasa kehilangan momen penting untuk mendengarkan pemaparan calon pemimpin mereka secara langsung. Selain itu, publik juga menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk penyelenggaraan acara debat, yang dianggap sia-sia mengingat acara harus dihentikan di tengah jalan.
Banyak pihak mendesak KPU Blitar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan debat ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kritikan juga mengalir dari berbagai pihak terkait ketidakmampuan KPU Blitar dalam menjamin ketertiban acara yang seharusnya berlangsung kondusif.
Di media sosial, masyarakat Blitar ramai mengomentari insiden ini dan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penyelenggara. “KPU seharusnya bisa menjaga ketertiban, apalagi ini momen penting bagi masyarakat untuk melihat kualitas calon secara terbuka,” tulis seorang pengguna media sosial.
Kritikan juga datang dari kalangan pengamat politik yang menilai bahwa ketegasan dan profesionalisme KPU sangat penting dalam memastikan bahwa setiap paslon memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan program kerja mereka tanpa gangguan.
Beberapa pihak berharap agar KPU lebih tegas dalam menjaga ketertiban dan konsisten dalam menerapkan aturan, terutama dalam debat publik yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.
Diharapkan, evaluasi ketat terhadap tata tertib dan mekanisme pelaksanaan debat akan dilakukan, serta adanya komitmen dari pihak KPU untuk menghadirkan debat yang lebih tertib dan berorientasi pada pemaparan program kerja. Sehingga, pada debat berikutnya, masyarakat bisa menyaksikan pemaparan yang lebih substansial dan konstruktif, tanpa harus terganggu oleh perdebatan teknis atau pelanggaran aturan.
