Dewan meminta para pihak untuk melakukan pendataan ulang, termasuk yang hilang dimasukan lagi dan dikawal bersama-sama. ”Termasuk dari media massa untuk mengawal karena ada 1.700 warga yang datanya hilang jumlah yang tidak sedikit. Yang penting kita berusaha karena hal tersebut menjadi kewenangan Kementrian Sosial RI,” pungkasnya.
Sementara Henik Setyorini, Kepala Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan pihaknya meminta kepada semua Kades dan operator untuk melakukan update data setiap bulan yang dilakukan pada tanggal 14 – 29 setiap bulannya.
“Maintenance (pemeliharaan) baru selesai hari ini dan karena bukan range waktu untuk mengusulkan, nanti kita tunggu tanggal 14 semoga tidak ada maintenance lagi. Untuk operator Desa Jambewangi pergerakan teman-teman termasuk lumayan,” jelasnya.
Selanjutnya dia menuturkan pihaknya pasti menerima semua usulan dari pemerintah desa, tetapi untuk menentukan layak atau tidak sebagai warga yang berhak menerima bantuan sosial menjadi kewenangan dari Kementrian Sosial RI.
Sementara Masykur, Kepala Desa (Kades) menyatakan pertemuan yang digelar oleh DPRD Banyuwangi menjadi evaluasi bagi semua pihak terkait manajemen, regulasi dan sistem penerimaan bantuan sosial yang dilakukan selama ini mulai dari Pemerintah Desa yang dilaporkan kepada Dinas Sosial.
“Ke depan kami sepakat untuk memanfaatkan celah yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga apabila Pemdes tidak melakukan Musdes tiba-tiba data KPM Desa Jambewangi hilang. Untuk menentukan benar salahnya menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi,” jelasnya.
“Permasalahan yang terjadi di Desa Jambewangi tidak saling menyalahkan tetapi mencari solusi data KPM yang terhapus bisa segera ditangani agar hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan sosial terpenuhi,” imbuh Masykur.////
