Banyuwangi, seblang.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait dugaan hilangnya data sekitar 1.700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Kamis (6/10/2022).
Hilangnya data tersebut mengakibatkan ribuan KPM setempat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Irianto, Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi yang didampingi Marifatul Kamila, Wakil Ketua Komisi 1 dihadiri dan diikuti oleh sebagian anggota dewan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), perwakilan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Camat Sempu, Kepala Desa (Kades) Jambewangi, LSM Rakyat Blambangan Bersatu, Pendamping PKH dan beberapa undangan lain.
Menurut Irianto, Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, acara yang digelar bukan untuk mencari pihak yang salah/benar terkait dengan hilangnya data warga linkungan Telogosari Desa Jambewangi.
“Tetapi berusaha bersama mencari solusi terbaik karena berkaitan dengan urusan perut warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial RI. Terkait benar atau salah biar menjadi urusan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi,” jelasnya kepada sejumlah wartawan.
Politisi PDI Perjuangan asal Muncar itu menuturkan berdasarkan informasi yang masuk ke dewan, instansi terkait sebenarnya sudah melaksanakan update data setiap bulan. Namun untuk mencari data dan fakta yang sebenarnya biar menjadi tugas Inspektorat Banyuwangi.
“Solusi yang disepakati antara lain memanfaatkan alokasi 40 persen Dana Desa (DD) yang masih bisa dioper ke program bantuan sosial, program atau Kanggo Riko. Kami sudah meminta kepada SKPD yang hadir untuk mencari solusi terbaik bagi waga Jambewangi yang selayaknya mendapatkan bantuan, datanya hilang sehingga tidak mendapatkan bantuan,” imbuh Irianto.
