Situbondo, seblang.com – Dalam Rapat Pansus yang dihadiri Ketua Pansus DPRD Situbondo Johantono dari Fraksi PKB bersama Wakil Ketua Pansus Heri Noviadi dari Fraksi Gerindra, H. Sahlawi Anggota Pansus dari Fraksi Demokrat, Ahmad Busairi Fraksi Golkar, Andi Handoko Fraksi PDIP, Suarnam Fraksi PPP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menindak lanjuti hasil temuan BPK pada tahun 2023.
Rapat yang dilakukan oleh pansus bersama Dinas Kesehatan di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Situbondo lantai 2 menyangkut masalah skema ganda tentang pelayanan kesehatan, jadi dalam rapat tersebut Pansus mendorong dalam temuan BPK, Senin, (15/7/2024).
Pansus berharap Pemerintah Kabupaten Situbondo ini tidak lagi menggunakan skema ganda, dimana pemerintah Kabupaten Situbondo sudah menggunakan BPJS masih menggunakan program sehati artinya Pansus mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Menurut Johantono Ketua Pansus DPRD Situbondo mengatakan, Jika progam Sehati sudah sama sama tahu untuk masalah keterbatasan biaya pengobatan di Rumah Sakit dibatasi senilai Rp 10 juta.
Jadi masyarakat yang tidak punya uang yang tagihannya melebihi Rp 10 juta, harus menitipkan uang baru boleh pulang. Maka dari itu BPK berharap kepada pemerintah daerah tidak lagi menggunakan skema ganda dalam pelayanan jadi bisa langsung terintegrasi dengan JKN.
Disinggung soal adanya program Sehati yang akan dihapus, Johantono merespons jika semua anggota pansus termasuk dirinya bersama Dinas Kesehatan dalam rapat tersebut, ia dan anggota pansus lainnya bertanya kepada Kadinkes dr. Sandy Hendrayono bahwa apa yang disampaikan Bupati Situbondo.
Pansus langsung mengkonfrontir dan langsung dipertanyakan kepada Kepala Dinkes, ternyata apa yang disampaikan oleh Kepala Dinkes di forum pansus, bahwa Pansus sudah jelas tidak pernah mengusulkan kepada pemerintah daerah agar program sehati ini dihapus.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Bupati Situbondo di forum APDESI pada waktu itu sama sekali tidak benar, dan itu sudah diakui oleh dinas kesehatan bahwa Pansus tidak pernah mengatakan ingin menghapus Program Sehati,” ujar Johantono Ketua Pansus DPRD Situbondo.
