Selajutnya terkait kemungkinan ke depan jumlah mengalami perubahahan menurut dia pihaknya berpegang pada aturan dan regulasi yang mengaturnya.”Kalau melihat dalam regulasinya apabila ditetapkan DPT maka menjadi daftar pemilih tetap dan itu yang menjadi pedoman kami seperti itu saat ini,” jelas Dwi.
Lebih lanjut Dwi menuturan pihaknya tidak mengetahui apakan ada regulasi terbaru dengan perubahan DPT bisa menjadi DPTHP bukan menjadi kewenangan KPU Banyuwangi.
“Di Banyuwangi ada beberapa TPS yang ada di 3 (tiga) lokasi khusus (Loksus) yaitu; Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes) dan Blokagung,” imbuh Dwi.
Dwi Anggraeni menambahkan pihaknya sudah melakukan verifikasi administrasi terhadap para calon anggota legislatif (Caleg) dan ada beberapa yang belum memenuhi syarat.”Kami akan mengembalikan kepada partai politik (Parpol) bersangkutan. Rencananya pada 24 Juni 2023 besok kami mengundang Parpol untuk memberitahu apa saja yang perlu diperbaharui untuk menjadi memenuhi syarat. Misalnya ada ketidak samaan nama di KTP dengan isian silon. Ada juga stempel ijazah yang tidak menggunakan stempel asli tetapi phofo copy,” pungkas Dwi Anggareni.////
.
