Banyuwangi, seblang.com – Beberapa fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi kembali menyorot keseriusan pemerintah dalam menangani kasus PT PBS dilakukan sejak tahun 2016 seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Jumat (23/06/2023) lalu.
Permasalahan tersebut mengundang perhatian dan tanggapan dari Koordinator LSM Aliansi Rakyat Banyuwangi (ARB) Banyuwangi, Hariyanto yang akrab disapa Cemeng .
Menurut Cemeng, pihaknya meminta supaya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi berani mengambil sikap tegas kepada direktur PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) Wahyudi untuk mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan yang mengoperasikan kapal Sritanjung milik rakyat Banyuwangi.
Sebagai PDI Perjuangan yang selalu ingat dan diajarkan untuk tidak melupakan sejarah atau jangan melupakan sejarah (Jasmerah) pembelian kapal Sritanjung merupakan ide brilian dari bupati Banyuwangi almarhum Samsul Hadi yang berupaya mendapatkan manfaat optimal dengan adanya pelabuhan penyeberangan dari ujung timur pulau Jawa tersebut.
Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk Bali yang merupakan salahsatu potensi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup menjanjikan.
